BUKITTINGGI - Pemandangan umum terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (R-APBD) Kota Bukittinggi tahun 2021 oleh enam fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bukittinggi.
Pemandangan umum itu, disampaikan dalam rapat paripurna, di DPRD Kota Bukittinggi, Senin (16/11/2020 ).
Pertama. Fraksi Gerindra yang disampaikan Shabirin Rachmat, mengapresiasi langkah Pemkot dalam mengalokasikan belanja prioritas untuk pemulihan dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), pemenuhan sarpras pelayanan dasar dan pengendalian banjir.
Kedua. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), melalui Arnis Malin Palimo, mempertanyakan penurunan target pendapatan daerah dibanding tahun 2020 lalu sebesar Rp 42,41 milyar atau 6,14 persen. Selain itu, juga ditanyakan tentang komparasi total belanja daerah yang dianggarkan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur dan pengendalian banjir dengan total belanja non infrastruktur pemulihan dampak covid-19.
Ketiga. Fraksi Demokrat, yang dibacakan Alizarman, menyampaikan, bagaimana langkah Pemkot dalam mencapai target PAD sementara Bukittinggi masih dilanda pandemi covid-19. Selain itu, juga ditanyakan besaran anggaran untuk pemulihan ekonomi dari dampak covid-19 dan langkah apa saja yang akan dilakukan untuk pemulihan itu.
Keempat. Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), melalui Rahmi Brisma, dalam pemandangan umumnya memberikan pertanyaan terkait belum dimasukkannya proyeksi DAK tahun 2021 dan lain-lain pendapatan daerah yang sah masih 0 persen. Selain itu fraksi PAN juga memberi masukan agar Pemkot memperhatikan proyeksi asumsi besaran pendapatan daerah yang cukup besar, padahal masih dalam masa pandemi covid-19.
Kelima. Fraksi Karya Pembangunan, melalui, Edison Katik Basa, menyampaikan, anggaran apa yang harus ada dalam R - APBD 2021, sehingga menetapkan prioritas program kegiatan dimasa pandemi dengan defisit Rp 42,4 milyar. Berapa besaran anggaran untuk penanganan covid dan langkah Pemkot agar PAD tercapai.
Keenam. Fraksi Nasdem-PKB, yang dibacakan Zulhamdi Nova Candra, menyampaikan, apa dasar Pemkot optimis mencapai target PAD lebih besar dari target APBD perubaham 2020.
Kemudian Fraksi Nasdem-PKB juga meminta penjabaran dari Pemkot terkait besaran anggaran untuk pemulihan ekonomi dampak covid -19 dan pengendalian banjir. Nasdem-PKB juga menanyakan dasar hukum yang menjadi dasar kebijakan khusus pengelolaan dan rencana menggratiskan terkait Pasa Ateh.
Dalam kesempatan itu, masing-masing fraksi juga menyampaikan pemandangan umum terkait ranperda penyelenggaraan rumah susun. Dimana, secara garis besar seluruh fraksi mendukung adanya ranperda ini dan menyetujui untuk dilanjutkan dengan pembahasan secara bersama.
Wakil Ketua DPRD Bukittinggi, Nur Hasra, yang memimpin rapat paripurna, mengapresiasi pemandangan umum fraksi fraksi di DPRD. Dimana, masukan dan pertanyaan itu, tentunya akan menjadi bahan bagi Pemkot Bukittinggi untuk memberikan tanggapan pada paripurna selanjutnya.
“Memua pertanyaan dan masukan dari fraksi fraksi sangat bermanfaat dan penting diketahui oleh DPRD Kota Bukittinggi. Sehingga secara garis besar memang semua akan dibahas oleh kedua lembaga, dimana sebelumnya akan dijawab oleh Pjs Wali Kota pada paripurna besok,” pungkasnya.
Reporter :Edwarman
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : |
| Editor | : |
Komentar & Reaksi