BUKITTINGGI - Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kota Bukittinggi, dalam rangka Peringatan Hari Jadi Kota (HJK) Bukittinggi yang ke -236, tetap patuhi Protokol Kesehatan (Prokes) di Balai Sidang Bung Hatta Kota Bukittinggi, Selasa (22/12/2020).
Dalam rapat paripurna istimewa tersebut, dihadiri oleh Forkopimda Kota Bukittinggi, dan sejumlah tokoh nasional dan daerah beserta tamu undangan dari beberapa daerah, termasuk para ninik mamak dan bundo kanduang.
Kemudian juga terlihat hadir Walikota Bukittinggi Ramlan Nurmatias, Gubernur Sumatera Barat, Ketua DPRD beserta anggota DPRD Kota Bukittinggi, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Bukittinggi dan Pers.
Moment peringatan Hari Jadi Kota (HJK) Bukittinggi ke - 236 agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, dikarenakan wabah pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), pada perayaan kali ini, tidak ada acara lomba-lomba dilaksanakan, ini bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.
Dalam kesempatan tersebut, Walikota Bukittinggi, Ramlan Nurmatias menyampaikan, visi dan misi yang telah dicapai selama memimpin Kota Bukittinggi dalam satu periode.
"Program jangka pendek diawal pemerintahannya, dimulai dengan memperbaiki sumber dana untuk APBD, disamping membuat inovasi berbagai objek wisata dan memperbaiki sistim bayar tunai dengan uang elektronik," ujarnya.
Lanjut Ramlan mengatakan, Kemudian membangun fasilitas pendidikan, dengan target sekolah-sekolah yang bangunannya sudah mulai rusak (tidak layak) dibangun kembali, dilengkapi dengan mushala yang Representatif.
"Karena pendidikan adalah aset Pemerintah Daerah dengan cara meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga masyarakatnya dapat bersaing di zaman milenial ini," jelasnya.
Lebih lanjut, Ramlan memaparkan, bidang ekonomi mulai dibenahi, sebab Kota Bukittinggi tidak punya sumber daya alam (SDA), sehingga Perdagangan menjadi andalan masyarakat Bukittinggi.
"Dengan beroperasinya kembali Pasar Atas sangat membantu ekonomi masyarakat, terutama pedagang, yang selama ini mengontrak, sekarang sudah dapat menyewa langsung kepada pemerintah Kota (Pemkot) Bukittinggi sama perlakuannya dengan Pedagang pemilik kartu kuning sebelumnya," tuturnya.
Ia menambahkan, sementara untuk bidang kesehatan, ini program yang sangat dibutuhkan masyarakat Kota Bukittinggi.
"Ini yang perlu diketahui masyarakat bahwa, Rumah Sakit Stroke Nasional (RSUP) adalah milik Pemerintah Pusat (Pempus), RS Achmad Mochtar milik Perintah Provinsi Sumbar, RS tipe C sebagai rujukan RS Yarsi, RS TNI dan RS Madina bukan milik Pemko Bukittinggi," imbuhnya.
Dengan memiliki Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bukittinggi Tipe C, sebagai RS rujukan dari Puskesmas dan bentuk pelayanan kepada masyarakat Bukittinggi dengan berobat gratis sekaligus juga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ke depannya.
Wako Ramlan, dalam masa kepemimpinannya akan berakhir pada 17 Februari 2021, dalam kesempatan ini dia menyampaikan kepada masyarakat, seandai dirinya selama memimpin Kota Bukittinggi, jika ada pelayanan yang tidak dapat memberikan rasa puas kepada semua pihak, sebagai manusia tentu tidak ada yang sempurna, tidak luput dari salah dan khilaf, untuk itu mari kita saling memaafkan. tutupnya mengakhiri.
Reporter: Edwarman
» Klik berita lainnya di Google News SUARA INDONESIA
| Pewarta | : |
| Editor | : |
Komentar & Reaksi